Di tengah dinamika sosial-politik ibu kota, gerakan mahasiswa tetap menjadi aktor penting dalam proses demokratisasi dan kontrol kebijakan publik. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan episentrum pengambilan keputusan nasional, sering menjadi saksi dari berbagai bentuk advokasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Anda tentu menyadari bahwa perubahan kebijakan yang berdampak luas sering kali tidak lepas dari tekanan publik, salah satunya melalui peran kritis mahasiswa.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2023), tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial-politik di wilayah ini meningkat sebesar 12% dibanding lima tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai intelektual akademik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif menyuarakan isu-isu kebijakan strategis di tengah masyarakat urban.
Salah satu bentuk konkret partisipasi ini adalah kehadiran platform advokasi daring seperti advokasi.gema.ac.id, yang menjadi sarana digital bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik. Platform ini telah memfasilitasi berbagai kampanye advokasi berbasis data, termasuk pengawasan kebijakan transportasi publik dan proyek tata ruang di Jakarta.
Mengapa Gerakan Mahasiswa Masih Relevan?
Relevansi gerakan mahasiswa tak lepas dari akar sejarahnya yang kuat. Dari keterlibatan dalam proklamasi kemerdekaan 1945, peristiwa Malari 1974, Reformasi 1998, hingga protes Omnibus Law 2020, mahasiswa selalu hadir sebagai pengawal idealisme demokrasi.
Di Jakarta, keunggulan posisi geografis yang dekat dengan pusat kekuasaan menjadikan gerakan mahasiswa memiliki daya tekan lebih besar. Dengan koneksi yang luas ke berbagai lembaga non-pemerintah dan media, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan gagasan secara masif.
Selain itu, kolaborasi antara organisasi intra kampus, BEM, dan komunitas kebijakan publik memperkuat sinergi advokasi dengan pendekatan intelektual yang sistematis.
Isu Kebijakan Publik yang Kerap Dikawal Mahasiswa
1. Keadilan Sosial dan Penataan Kota
Mahasiswa kerap turun ke jalan untuk mengawal isu penggusuran paksa, pembangunan rumah susun tanpa partisipasi warga, serta kebijakan pemindahan pedagang kaki lima. Dalam laporan Komnas HAM (2022), beberapa kasus pelanggaran hak atas hunian layak di Jakarta mendapat sorotan tajam dari gerakan mahasiswa yang mendesak perubahan pendekatan top-down pemerintah.
2. Anggaran Pemerintah Daerah
Transparansi penggunaan APBD DKI Jakarta menjadi perhatian utama. Proyek-proyek seperti revitalisasi Monas, pembelian lem Aibon, hingga pembiayaan Formula E menjadi isu yang memicu kritik luas. Mahasiswa melakukan investigasi mandiri serta menyuarakan laporan hasil telaah dalam audiensi ke DPRD atau lewat kanal digital mereka.
3. Lingkungan dan Iklim Kota
Dalam konteks krisis iklim dan polusi udara, mahasiswa Jakarta aktif menyuarakan isu penghijauan, pengendalian reklamasi, dan transportasi hijau. Studi Walhi Jakarta (2023) menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam aksi lingkungan meningkat tajam pascapandemi, termasuk aksi damai dan petisi daring.
Strategi Advokasi yang Semakin Modern
Tidak hanya melakukan unjuk rasa, mahasiswa kini mengusung pendekatan advokasi berbasis riset dan teknologi:
- Policy brief berbasis kajian akademik, yang disusun kolaboratif oleh mahasiswa lintas kampus.
- Webinar dan forum diskusi daring, sebagai ruang pertukaran ide yang inklusif.
- Kampanye sosial di media digital seperti Instagram, Twitter, dan YouTube, untuk memperluas resonansi isu.
- Surat terbuka dan petisi daring sebagai bentuk diplomasi publik.
- Kanal aduan dan pengaduan publik seperti https://advokasi.gema.ac.id/ yang terhubung langsung ke instansi pemerintah.
Strategi ini membuat aspirasi mahasiswa terdengar lebih luas dan mendalam, serta memperkuat legitimasi gerakan di mata publik.
Tantangan Internal dan Eksternal
Gerakan mahasiswa di Jakarta menghadapi tantangan dari berbagai arah:
- Stigmatisasi negatif oleh sebagian kalangan yang menganggap aksi mahasiswa sebagai pengganggu ketertiban.
- Minimnya dukungan institusi kampus, yang cenderung bersikap netral atau menghindari keterlibatan politik.
- Ancaman represif aparat, seperti intimidasi saat aksi lapangan.
- Kurangnya literasi kebijakan, terutama bagi mahasiswa baru yang belum terbiasa membaca dokumen regulasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa organisasi mahasiswa kini menggandeng lembaga bantuan hukum, akademisi, dan lembaga antikorupsi dalam penyusunan argumen dan penyampaian aspirasi.
Masa Depan Gerakan Mahasiswa Jakarta
Melihat pergeseran pola partisipasi anak muda, gerakan mahasiswa Jakarta ke depan diprediksi akan lebih cair, digital, dan kolaboratif. Pemanfaatan data terbuka (open data), pelibatan komunitas warga, hingga integrasi dengan program CSR korporasi menjadi bagian dari strategi baru.
Inisiatif seperti penerbitan jurnal kampus, kanal YouTube advokasi, dan media kolaboratif antar-BEM juga menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak lagi hanya bergerak di jalanan, tetapi juga di ruang-ruang wacana kebijakan publik.
Kesimpulannya, peran gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik di Jakarta tetap vital. Dengan pendekatan modern dan berbasis data, mahasiswa memiliki kapasitas untuk menjadi katalis perubahan yang konsisten, terutama dalam menyeimbangkan kekuasaan dan suara rakyat di ibu kota.